Penghapusan alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk honor guru honorer disampaikan oleh Hamid Muhammad selaku
Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) seumpama dilansir dari koran-sindo.com.

Terkait dengan masalah duduk kendala kemakmuran guru honorer nantinya merupakan menjadi tanggung jawab pemerintah tempat masing-masing dengan menggunakan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Daerah.

Penyebab argumentasi pembatalan Dana BOS untuk honor guru honorer salah satunya merupakan oleh alasannya merupakan kemakmuran guru sudah diperoleh dan didapat dari tunjangan fungsional guru maupun proteksi khusus guru sertifikasi.

Penghapusan alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah  Dana BOS Bagi Guru Honorer Dihapus

Kemendikbud Menghapus Alokasi Dana BOS Untuk Guru Honorer


Bappenas ( Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ) dan Kemendikbud Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan sudah mempersiapkan dihapusnya BOS untuk guru honorer alasannya merupakan nantinya akan masuk dalam APBD masing-masing pemerintah guru honorer tersebut bekerja.

Berikut penuturan Dirjen Diknas Kemendikbud Hamid Muhammad terkait dengan informasi pemberitaan dana BOS honor honorer secara sedikit demi sedikit akan dihapus.

Pos penggunaan budget operasional sekolah itu dalam waktu bersahabat akan ditertibkan. "Yang namanya BOS itu nanti akan diarahkan untuk kepentingan siswa saja. Posnya tidak lagi untuk honor guru honorer,”

Katanya seusai rapat dengar saran (RDP) Kemendikbud, Kemenristek Dikti, dan LPDP dengan Komisi X dewan perwakilan rakyat di ruang Komisi X dewan perwakilan rakyat kemarin.

Hamid menjelaskan, sesuai namanya maka Dana BOS itu memang cuma untuk kegiatan siswa semata dari kegiatan pembelajaran hingga kegiatan kesiswaan.

Alokasi untuk guru itu dihapus karena pemerintah sudah menyediakan kemakmuran lewat proteksi baik proteksi fungsional maupun khusus.

Kesejahteraan guru honorer itu semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah tempat dengan mengalokasikan budget honor lewat APBD masing-masing. Plt Sekjen Kemendikbud ini mengungkapkan, sejak 2001 lewat otonomi tempat pemerintah tempat mesti menyediakan kemakmuran bagi guru honorer.

Hal ini sesuai fakta bahwa Pengangkatan Guru Honorer Menjadi PNS pun dijalankan eksklusif oleh daerah, bukan oleh pusat.

Adapun Kemendikbud, lewat dana BOS itu, cuma membantu. "Kita (Kemendikbud) ini kan cuma membantu. Masa kini dituntut menjadi kewajiban? Tolonglah itu pemerintah tempat mulai menjalankan kewajibannya,” ungkap Hamid.

Hamid menuturkan bahwa realisasi pembatalan alokasi BOS untuk honor guru honorer memang masih jauh. Sebab, pemerintah mesti menyaksikan kembali kekuatan fiskal sentra dan daerah.

Akan tetapi, ujar Hamid, pembahasan lintas kementerian akan digencarkan untuk realisasi tersebut. Hal ini akan terus diupayakan mengingat BOS mesti dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan siswa.

Penghapusan alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah  Dana BOS Bagi Guru Honorer Dihapus

Gaji Guru Honorer


Persentase BOS untuk honor guru honorer turun 5% pada alokasi penggunaan dana operasional sekolah, akan namun intinya hal tersebut tidak terlampau mempunyai dampak pada penggajian guru honorer.

Hal ini disesbkan oleh alasannya merupakan komponen satuan ongkos BOS 2015 juga sudah dinaikkan. Dia mengungkapkan, satuan ongkos BOS untuk jenjang SD naik dari Rp580.000 menjadi Rp800.000. Untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama naik dari Rp710.000 menjadi Rp1 juta.

Iwan Hermawan selaku Ketua Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) menyampaikan terkait dengan penggajian guru honorer lewat dana BOS yakni ”Jadi jangan dilihat persentasenya yang turun alasannya merupakan nominalnya naik, maka unit cost-nya juga naik. Artinya, honor mereka niscaya relatif sama, bahkan lebih tinggi dari tahun lalu,”

Iwan juga menyampaikan honor guru honorer dari dana BOS jangan dihapus selama pemerintah sentra belum bisa menyediakan guru PNS.

Dia mengasumsikan, kalau dana BOS untuk honor guru honorer dihapus, akan terjadi penyelewengan penggunaan oleh sekolah. Bahkan sekolah akan menjalankan pungutan liar untuk membiayai honor guru honorer itu. Iwan menjelaskan, pemerintah kabupaten/kota memang bertanggung jawab membiayai honor itu.

Dia mengakui, ada kabupaten/ kota yang sudah menunaikan tanggung jawabnya seumpama Kota Bandung guru honorer diberi honor Rp300.000 per bulan. Namun, menjawab duduk kendala honor guru honorer ini tidak semudah membalikkan tangan. Sebab guru honorer masih diperlukan, khususnya di tempat terpencil yang kelemahan guru PNS.

”Jadi, sebelum dana BOS dihapus maka mesti ada pemetaan dahulu mana tempat yang kelemahan guru dan bagaimana kemakmuran mereka ditanggung pemerintah,” ungkapnya.

Pengamat pendidikan dari UPI Bandung, Said Hamid Hasan, berpendapat, kalau pemerintah mau mengembangkan angka partisipasi garang (APK), pemerintah mesti menyediakan perhatian terhadap guru, utamanya guru honorer yang masih diperlukan siswa di semua jenjang.

Pemerintah sentra pun tidak dapat mengabaikan fakta bahwa tempat mengangkat guru honorer alasannya merupakan tidak ada jatah pengangkatan guru PNS. Jika memang pemerintah mau merapikan guru honorer, ujarnya, hal yang perlu dikaji pemerintah merupakan berapa guru honorer yang diangkat tidak wajar.

Di segi lain, pemerintah mesti mengembangkan mutu guru honorer yang pengangkatannya sesuai karena sekolah masih membutuhkannya. (www.koran-sindo.com).