Moratorium CPNS penghentian penerimaan PNS selama 5 tahun kedepan dimulai dari tahun 2015-2020 ditetapkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemanpan-RB) dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dalam kabinet Kerja Jokowi.

Moratorium PNS selama 5 tahun kedepan ini pemerintahan Jokowi bertujuan akan menjalankan moratorium penerimaan CPNS tahun 2015 hingga dengan tahun 2020. Sehingga selama 5 tahun tersebut tidak akan ada seleksi penerimaan CPNS gres baik dari gugusan pelamar lazim dan gugusan cpns honorer k2 pula.

Moratorium CPNS penghentian penerimaan PNS selama  Moratorium PNS 5 Tahun
Moratorium PNS CPNS 5 Tahun

Moratorium CPNS 2015-2020


Pemerintahan Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan mengejutkan, yaitu menjalankan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Moratorium tidak hanya dua tahun menyerupai pernah dijalankan di kurun pemerintahan SBY-Boediono, melainkan selama lima tahun.

Dengan demikian, selama lima tahun pemerintahan Jokowi-JK tidak akan ada rekrutmen CPNS untuk seluruh instansi, sentra dan daerah.

"Atas isyarat Presiden Jokowi yang disampaikan melalui Pak Wapres, akan diberlakukan moratorium. Mulai moratorium PNS, cpns kementrian kehutanan, moratorium cpns kemenkes, moratorium cpns kemendikbud, moratorium cpns kementrian keuangan pertambangan, dan semua kementerian demikian diungkapkan oleh Yuddy Chrisnandi selaku MenPAN-RB menyerupai dilansir dari jpnn.com.

Penyebab adanya budi moratorium penerimaan PNS 5 tahun ini salah satunya merupakan untuk memberi ruang pada pemerintah dalam menganalisa efektifitas jumlah dan kinerja PNS yang ada.

Mengapa diberlakukannya moratorium CPNS ini juga sebab menurut Yuddy, moratorium yang berlaku selama 5 tahun ke depan tersebut merupakan instruksi dari Jokowi agar jangan menjalankan kegiatan-kegiatan ekspansif dalam hal penerimaan PNS.

Dia menambahkan, pemberlakuan moratorium ini untuk menampilkan peluang terhadap seluruh instansi menjalankan audit organisasi. Sehingga dapat dikenali berapa angka ideal PNS di Indonesia

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menjelaskan, moratorium memang mesti dijalankan untuk mengefektifkan jumlah sekaligus kinerja PNS. Sehingga PNS melakukan pekerjaan optimal sesuai tugasnya.

"Kita sedang kaji, berapa bekerjsama rasio yang sempurna jumlah birokrat pegawai negeri kita daripada jumlah penduduk. Misalnya dengan 250 juta jiwa penduduk itu yang sempurna berapa sih? atau jika di DKI penduduk 8 juta birokratnya berapa?" jelasnya.

Atas dasar itu beliau meminta mudah-mudahan semua pihak mengerti maksud konkret penghentian penerimaan PNS. "Jadi moratorium itu berpikir secara jernih mudah-mudahan segala keputusan yang dijalankan dalam proses reformasi birokrasi ini efisien dan produktif," terangnya.