Moratorium penghentian sementara penerimaan cpns selama 5 tahun apakah mempunyai pengaruh pada nasib honorer k1 dan honorer K2 untuk proses pengangkatan menjadi CPNS oleh pemerintah Presiden Jokowi selama periode pemerintahan dari 2014-2019 ini.

Tidak adanya kepastian pengangkatan sisa honorer k2 dikarenakan masa berlakunya PP 56 Tahun 2012 yang ialah dasar serta payung aturan pengangkatan honorer klasifikasi dua (K2) menjadi CPNS cuma tinggal 1,5 bulan akan berakhir.

Pemerintahan Jokowi belum menyeleksi arah kebijakannya untuk merampungkan honorer K2 orisinil yang tidak lulus tes CPNS.

Apalagi dengan adanya planning Moratorium Penerimaan CPNS Selama 5 Tahun ini yang kian santer pemerintah dalam berkonsentrasi untuk penataan organisasi dalam rangka moratorium CPNS yang dimulai tahun depan.

Moratorium penghentian sementara penerimaan cpns selama  Nasib Honorer K2 Setelah Adanya Moratorium Penerimaan CPNS

Moratorium Tidak Berlaku Pada Guru Dan Tenaga Medis Kesehatan


Pemberlakuan moratorium penghentian seleksi penerimaan CPNS selama 5 tahun tidak berlaku untuk formasi guru pendidik, guru-guru honorer di lingkungan kemendikbud dan juga untuk formasi tenaga kesehatan seumpama halnya dokter, perawat, dan pegawai-pegawai kesehatan lainnya.

Hal ini disampaikan secara resmi oleh Yuddy Chrisnandi selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ‎Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) gres dalam kabinet kerja Presiden Jokowi tahun 2014-2019 seumpama informasi yang dikutip dari jpnn.com.

Lalu bagaimana dengan tenaga honorer K1 Dan tenaga honorer k2 yang masuk dalam klasifikasi tenaga honorer di lingkungan kementrian pendidikan dan kebudayaan kemendikbud dan juga tenaga honorer k2 di bawah lingkungan Kementrian Kesehatan Kemenkes apakah nantinya akan tetap diangkat menjadi CPNS atau selaku tenaga apa.

Ini yang perlu memperoleh balasan kepastiannya dari pemerintah serta juga instansi yang terkait. Apakah itu dari Kemendikbud, dari kemenkes atau pun dari Kemenpan RB.

Forum Honorer Indonesia (FHI) selaku konsorsium yang mengumpulkan organisasi honorer seluruh Indonesia mempertanyakan maksud dan tujuan kebijakan moratorium penerimaan CPNS yang hendak diberlakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo mulai tahun depan hingga 2020.

Ketua Dewaan Pembina FHI Hasbi mengatakan, belum jelasnya kebijakan moratorium ini memicu kerisauan bagi para honorer. "Keresahan ini sungguh beralasan alasannya yaitu para honorer menilai tidak ada peluang untuk diangkat. Mereka kecewa alasannya yaitu dedikasi terhadap bangsa dan negara ini sia-sia," kata Hasbi terhadap JPNN di Jakarta, kemarin (4/11).

Dikatakan, di sekarang ini kebijakan mengenai honorer masih berproses. Baik itu menyangkut honorer Kategori 2 (K2) yang sudah lulus namun banyak yang belum keluar NIP, honorer K2 yang belum lulus namun sudah diverifikasi yang menanti kebijakan lebih lanjut, dan nasib para honorer non K2 yang juga tak kunjung terperinci nasibnya.

Moratorium penghentian sementara penerimaan cpns selama  Nasib Honorer K2 Setelah Adanya Moratorium Penerimaan CPNS

Moratorium CPNS Tenaga Honorer Kategori 2


Sekjen Dewan Presidium FHI Eko Imam Suryanto menambahkan, MenPAN-RB Yuddy Chrisnandy mesti menampilkan klarifikasi lebih rincian kebijakan moratorium ini. Hal pertama yang mesti diperjelas yaitu formula moratorium tersebut, apakah akan menggunakan zero growth terhadap jumlah pegawai atau untuk minus growth.

Jika zero growth, lanjut Eko, artinya tetap mesti ada rekrutmen CPNS untuk mengubah jumlah PNS yang pensiun. "Jika ini yang diterapkan, FHI meminta mudah-mudahan penggantian diprioritaskan dari honorer. Karena sehabis kita hitung, jikalau asumsinya ada 130 ribu PNS yang pensiun, maka selama 5 tahun tenaga honorer K2 akan selesai diangkat semua," ulasnya.

Namun, lanjutnya, jikalau menggunakan minus growth, pemerintah mesti merencanakan penyelesaian bagi para honorer yang selama ini sudah mengabdi. "FHI menilai pernyataan moratorium memang mesti lebih diperjelas lagi disain kebijakannya. Jangan hingga kebijakan moratorium merugikan nasib para honorer yang sudah usang mengabdi mendarma baktikan pikiran, tenaga terhadap negara," kata Eko seumpama yang dilansir dari jpnn.com.

Kebijakan moratorium CPNS yang rencananya diberlakukan selama lima tahun dan dimulai 2015, menghasilkan para tenaga honorer klasifikasi dua (K2) khawatir gagal diangkat menjadi CPNS.

Karenanya, mereka menyatakan tekad untuk terus berjuang memperjuangkan nasibnya itu, tak peduli ada kebijakan moratorium penerimaan CPNS atau tidak.

Nasib Honorer K2 Yang Tidak Lulus Tes CPNS


Setiawan Wangsaatmaja selaku Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB menyiarkan pernyataan mengenai perihal informasi terkait dengan nasib ribuan tenaga honorer KII yang tidak lulus CPNS seumpama informasi dari situs web jpnn.com dengan pemberitaan yang berjudul Pemerintah Fokus Moratorium CPNS, Nasib Honorer K2 Makin Kabur.

Saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tengah konsentrasi pada penataan organisasi dalam rangka moratorium CPNS yang dimulai tahun depan.

"Aduh jangan bicara honorer dahulu deh. Ini belum ada isyarat apa-apa dari menteri maupun presiden. Kami juga tidak sanggup berbuat apa-apa," kata Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja di saat ditanya JPNN mengenai kemajuan nasib honorer K2, Sabtu tanggal 15 November 2014.

Dia menambahkan, jangankan honorer tertinggal, pelamar lazim saja belum terperinci nasibnya apakah masih dibuka potensi untuk penerimaan CPNS tahun depan atau tidak.

Mengenai data verifikasi dan validasi yang sudah dimintakan terhadap masing-masing daerah, Setiawan mengatakan, belum tahu mau diapain. Lantaran belum memperoleh isyarat lebih lanjut.

"Kalau honorer K2 mau ke sini menanyakan nasibnya, jawabannya ya kami belum tahu. Mohon pemahaman dari seluruh honorer," pintanya.