Melalui 2 perppu Presiden SBY mencabut UU Pilkada Lewat DPRD kesannya ditandatanganii oleh Presiden SBY. Hal ini dijalankan presiden dalam rangka penyeleksian kepala kawasan (pilkada) secara pribadi oleh rakyat dan hal ini juga tidak sama menyerupai halnya Hasil Pengesahan UU Pilkada Oleh DPR lewat sidang paripurna dewan perwakilan rakyat yang menetapkan pilkada lewat DPRD tanggal 25 September 2014 yang lalu.

SBY menegaskan, selaku presiden yang diseleksi pribadi oleh rakyat, ia wajib menyimak aspirasi rakyat yang mengharapkan pemilihan kepala kawasan secara pribadi oleh rakyat. Apalagi aspirasi itu sejalan dengan fikiran ia sendiri.

Yaitu bahwa penyeleksian kepala kawasan secara pribadi oleh rakyat dengan beberapa perbaikan dalam penyelenggaraannya sehingga tidak mencederai hak rakyat dalam berdemokrasi.

 perppu Presiden SBY mencabut UU Pilkada Lewat DPRD Perppu Pilkada Langsung Oleh Rakyat Bukan Melalui DPRD
Perppu Pilkada Langsung Terbit Ditandatangani SBY

Isi 2 Perppu Pemilihan Kepala Daerah Pilkada


Berikut ini yakni isi dari Peraturan Perundangan Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pilkada yakni :
  • Perppu Nomor 1 tahun 2014 ihwal Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. Perppu sekaligus mencabut Undang-undang Nomor 22 tahun 2014 ihwal penyeleksian gubernur, bupati, walikota yang atur pilkada secara tidak pribadi lewat DPRD.
  • Perppu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2014 ihwal Pemerintahan Daerah. Isinya, untuk meniadakan kiprah dan wewenang DPRD dalam menegaskan Kepala Daerah
Presiden menegaskan, menyerupai informasi yang dilansir dari situs web www.setkab.go.id bahwa ia mendukung sarat pilkada pribadi dengan perbaikan-perbaikan yang mendasar. Karena itu, walaupun menghormati proses pengambilan keputusan terkait RUU Pilkada di dewan perwakilan rakyat RI, yang menetapkan prosedur penyeleksian kepala kawasan oleh DPRD, Presiden SBY tetap berikhtiar demi tegaknya kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Presiden SBY mengaku sependapat dengan persepsi bahwa pilkada pribadi yakni buah dari usaha reformasi. Apalagi ia sendiri menjadi Presiden lewat penyeleksian Presiden pribadi oleh rakyat pada tahun 2004 dan tahun 2009.

Presiden SBY juga mengingatkan, di tahun 2015 ada sekitar 204 kegiatan penyeleksian kepala daerah di beberapa wilayah di tanah air yang mesti dilakukan. Tentu, lanjut Presiden, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan KPU Daerah (KPUD) memerlukan waktu untuk merencanakan semua perangkat pelaksanaan pilkada oleh DPRD, tidak sebagaimana kalau pilkada dilaksanakan secara langsung.

“Maka, untuk menyanggupi keperluan aturan yang mendesak itu, Perppu pencabutan UU 22 Tahun 2014, terkait Pilkada tidak langsung, menjadi perlu dilakukan, dan digantikan dengan Perppu yang menertibkan Pilkada Langsung dengan perbaikan-perbaikan,” papar SBY.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menepati janjinya dengan mengeluarkan Perppu ihwal pilkada pribadi dengan perbaikan-perbaikan. Itu yakni Perppu Nomor 1 Tahun 2014 ihwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Dalam Perppu itu, Presiden mengaku memasukkan 10 perbaikan yang mesti dilaksanakan dalam pelaksanaan pilkada langsung.

Point isi Penting Perbaikan Perppu Presiden Pilkada Secara Langsung


Berikut perbaikan perbaikan terkait dengan dikeluarkannya perppu yang mencabut UU Pilkada Oleh DPRD menyerupai informasi yang dilansir dari jppn.com yakni :
  1. Ada uji publik kandidat kepala daerah. Dengan uji publik, sanggup dicegah kandidat dengan integritas buruk dan kesanggupan rendah, sebab penduduk tidak mendapat informasi yang cukup, atau cuma sebab yang bersangkutan ialah keluarga akrab dari "incumbent". Uji publik seperti ini diperlukan, walaupun tidak menggugurkan hak seseorang untuk maju selaku kandidat gubernur, bupati ataupun wali kota.
  2. Penghematan atau pemotongan budget Pilkada secara signifikan, sebab dicicipi selama ini ongkosnya terlalu besar.
  3. Mengatur kampanye dan pembatasan kampanye terbuka, mudah-mudahan ongkos bisa lebih diminimalisir lagi dan untuk menghambat benturan antarmassa.
  4. Akuntabilitas penggunaan dana kampanye, tergolong dana sosial yg sering disalahgunakan. Tujuannya yakni juga untuk menghambat korupsi.
  5. Melarang politik uang, tergolong serangan fajar dan mengeluarkan duit parpol yang mengusung. Banyak kepala kawasan yang kesannya melakukan korupsi, sebab mesti menutupi ongkos pengeluaran menyerupai ini.
  6. Melarang fitnah dan kampanye hitam, sebab bisa menyesatkan publik dan juga sungguh merugikan kandidat yang difitnah. Demi keadilan para pelaku fitnah perlu diberikan hukuman hukum.
  7. Melarang pelibatan pegawanegeri birokrasi. Ditengarai banyak kandidat yang menggunakan pegawanegeri birokrasi, sehingga sungguh menghancurkan netralitas mereka.
  8. Melarang pencopotan pegawanegeri birokrasi pasca Pilkada, sebab pada di saat pilkada, kandidat yang terpilih atau menang merasa tidak disokong oleh pegawanegeri birokrasi itu.
  9. Menyelesaikan sengketa hasil Pilkada secara akuntabel, niscaya dan tidak berlarut-larut. Perlu ditetapkan tata cara pengawasan yang efektif mudah-mudahan tidak terjadi korupsi atau penyuapan.
  10. Mencegah kekerasan dan menuntut tanggung jawab kandidat atas kepatuhan aturan pendukungnya. Tidak sedikit terjadinya kasus perusakan dan aksi-aksi destruktif sebab tidak puas atas hasil pilkada.
 perppu Presiden SBY mencabut UU Pilkada Lewat DPRD Perppu Pilkada Langsung Oleh Rakyat Bukan Melalui DPRD
Pilkada Langsung Oleh Rakyat

Kegentingan Memaksa Perppu Pilkada Diterbitkan


Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menilai dua Perppu ihwal pelaksanaan pilkada yang diterbitkannya sudah menyanggupi syarat kegentingan. Ia merujuk pada Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu juga, pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 menerangkan bahwa Perppu yakni subyektifitas Presiden, yang obyektifitas politiknya dinilai oleh dewan perwakilan rakyat di saat Perppu itu diajukan untuk mendapat persetujuan.

Putusan MK itu sendiri, lanjut SBY, mensyaratkan kegentingan yang memaksa terjadi kalau ada :
  • Kebutuhan aturan yang mendesak.
  • Terjadinya kekosongan hukum.
  • Terjadinya ketidakpastian hukum.
"Bersandarkan pada putusan MK itu, saya sudah dengan cermat menggunakan hak konstitusional untuk mempublikasikan Perppu ini. Meskipun menurut MK, pendefinisian “kegentingan yang memaksa” yakni hak subyektivitas presiden, saya tetap merumuskan kegentingan yang memaksa lewat pertimbangan yang matang," ujar Presiden dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Kamis malam, (2/9).

Pertimbangan itu, ujar Presiden, diambil sehabis menyimak aspirasi publik rakyat yang sungguh mempunyai pengaruh untuk menolak Pilkada tidak langsung. Padahal, ia mengaku berpandangan bahwa setiap Rancangan Undang-Undang yang disusun haruslah mendapat pinjaman dari penduduk Indonesia.

"Maka, untuk menyanggupi keperluan aturan yang mendesak itu, Perppu pencabutan UU 22 Tahun 2014, terkait Pilkada tidak langsung, menjadi perlu dilakukan, dan digantikan dengan Perppu yang menertibkan Pilkada Langsung dengan perbaikan-perbaikan," sambungnya.

Presiden menyatakan menyadari bahwa penerbitan Perppu ini ada risiko politiknya, sebab memerlukan kontrak dewan perwakilan rakyat RI. Namun, ia mengaku siap menghadapi resiko tersebut.