Mekanisme Pilkada Melalui DPRD Tidak Dipilih Langsung Oleh Rakyat yakni ialah hasil voting legalisasi Rancangan Undang Undang Pilkada yang sudah resmi disahkan oleh Rapat Paripurna dewan perwakilan rakyat 26 September 2014.

Isi RUU Pilkada ini memang akan diputuskan oleh Sidang paripurna DPR, Kamis (25/9/2014), akan mengambil keputusan atas beberapa Rancangan Undang-Undang. Salah satu RUU itu yakni RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang belakangan menguras perhatian masyarakat.

Mekanisme Pilkada Melalui DPRD Tidak Dipilih Langsung Oleh Rakyat RUU Undang-Undang Pilkada Langsung Pilkada Lewat DPRD
Undang-Undang Pilkada

Hasil Sidang Paripurna dewan perwakilan rakyat RUU Pilkada


Pengesahan RUU Rancangan Undang-Undang Pilkada menjadi Undang-Undang Pilkada 25 September 2014 oleh DPR yakni ialah hal yang menjadi penting untuk tahun-tahun selanjutnya mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah eksklusif oleh rakyat atau pun lewat Pilkada oleh DPRD.

Totalnya, terdapat 361 anggota dewan perwakilan rakyat RI yang memamerkan suaranya, tergolong 6 anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD). Dalam paripurna itu, FPD sebelumnya menegaskan walk out. Hanya saja 6 anggotanya masih bertahan alasannya yakni mendukung pilihan pilkada langsung.

Sedangkan hasil selesai dari voting itu yakni 135 anggota dewan perwakilan rakyat mendukung pilkada secara eksklusif dan 226 anggota dewan perwakilan rakyat menentukan prosedur pilkada lewat DPRD. Artinya, prosedur pilkada yang selama eksklusif oleh rakyat akan dikembalikan lagi ke prosedur lewat DPRD sebagaimana pernah dipraktikkan sebelum 2004.

RUU PILKADA


dewan perwakilan rakyat menjadwalkan legalisasi RUU Pilkada pada 25 September 2014. Pembahasan RUU ini memanggil perhatian, sehabis salah satu pasalnya merubah mekanisme penyeleksian kepala daerah, dari penyeleksian eksklusif menjadi penyeleksian oleh DPRD.

Sistem pilkada lewat DPRD disokong oleh semua anggota Koalisi Merah Putih, sedangkan penunjang sistem pilkada langsung yakni PDI Perjuangan, Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Demokrat.

Demokrat, yang sebelumnya mendukung penyeleksian kepala kawasan oleh DPRD, berubah perilaku mendukung penyeleksian eksklusif sehabis pernyataan dari ketua umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, diunggah lewat YouTube menyerupai yang dilansir beberapa media.

RUU Pilkada dibawa ke paripurna sehabis seluruh fraksi di Komisi II dewan perwakilan rakyat dan Pemerintah menyetujui untuk melanjutkan pembahasannya di tingkat II alias sidang paripurna. Ada beberapa hal yang masih menuai perdebatan dalam RUU yang mulai dibahas sejak 2012 itu.

Ketua Panitia Khusus RUU Pilkada Abdul Hakam Naja mengatakan, ada tiga hal yang masih diperdebatkan oleh beberapa fraksi. Yakni mengenai opsi pilkada eksklusif atau lewat DPRD, pilihan metode paket dan tidak paket, serta hukum mengenai politik dinasti.

Isi Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah


Berikut beberapa point penting yang terdapat pada legalisasi RUU Pilkada Menjadi UU Pilkada antara lain yakni selaku berikut :

Pilkada Serentak

Pemerintah menganjurkan pelaksanaan pilkada berbarengan pada 2015 dan 2018. Pada 2015, dilaksanakan pilkada berbarengan tahap pertama bagi seluruh gubernur, bupati dan wali kota yang masa jabatannya selsai di tahun tersebut.

Pilkada berbarengan tahap kedua berjalan 2018 untuk gubernur, bupati dan wali kota yang masa jabatannya selsai tahun 2016, 2017 dan 2018.

Pengisian Wakil Kepala Daerah

Pengisian wakil gubernur, bupati, wali kota lewat prosedur pengangkatan oleh pemerintah. Sebab wakil kepala kawasan itu akan menjalankan kiprah jabatan administrative

Politik Dinasti

Pemerintah menertibkan politik dinasti sedemikian rupa, mudah-mudahan terhindar uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam RUU Pilkada, kandidat kepala kawasan dihentikan mempunyai kepentingan eksklusif dan tidak eksklusif dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kabupaten Kota.

Penyelesaian Sengketa Pilkada

Sengketa yang terjadi antar akseptor pemilihan, kemudian akseptor penyeleksian dengan penyelenggara selaku akhir dikeluarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berhubungan penetapan kandidat kepala daerah, teratasi apalagi dulu di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Mekanisme Pilkada Melalui DPRD Tidak Dipilih Langsung Oleh Rakyat RUU Undang-Undang Pilkada Langsung Pilkada Lewat DPRD

Kalau tidak bisa, maka pihak yang merasa dirugikan sanggup mengajukan somasi tertulis ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Selanjutnya, solusi sengketa yang muncul akan dilaksanakan sesuai tahapan. Pengajuan somasi yang diajukan ke PTTUN dilaksanakan sehabis seluruh upaya administratif di Bawaslu selesai.

Biaya Pilkada

Sumber dana pilkada berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), namun sanggup disokong lewat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pengaturan kampanye, difasilitasi dan diselenggarakan KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Hal tersebut dinilai penting untuk menyingkir dari kapitalisasi.

APBN sendiri akan membiayai, debat publik, penyebaran materi kampanye, pemasangan alat peraga, iklan dan rapat umum.

Selain RUU Pilkada, sidang paripurna yang rencananya dimulai pada pukul 10.00 WIB pada Hari kamis 25 September 2014 ini nantinya akan dipimpin oleh Wakil Ketua dewan perwakilan rakyat Priyo Budi Santoso ini juga akan mengesahkan beberapa RUU lain.

Beberapa RUU itu yakni RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru, RUU tentang Pemilihan Administrasi Pemerintah, RUU tentang Pemerintah Daerah, RUU tentang Keperawatan, dan RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Kita tunggu hasil Sidang Paripurna legalisasi RUU Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2014 ini bersama.